Kementerian Pendidikan Nasional tengah mengkaji struktur pembiayaan sekolah berstatus Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Dengan kajian ini, pemerintah dapat memberi imbauan atau teguran terhadap sekolah yang mematok biaya pendidikan terlampau tinggi.
Staf Khusus Menteri Pendidikan Nasional Bidang Komunikasi dan Media Sukemi menjelaskan, status RSBI dan SBI tidak harus menjadikan sekolah tersebut mahal. "Memang sekolah itu akan berbeda dengan sekolah-sekolah berstandar nasional, tetapi tidak harus dituntut mahal," katanya ketika menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela kegiatan Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Bogor, Jumat (21/05).
Seharusnya sekolah berusaha mencari pendanaan di luar bantuan pemerintah pusat sehingga tidak memberatkan peserta didik. "Bukan berarti tidak ada bantuan dari pemerintah pusat, kemudian sekolah-sekolah itu menjadi mahal. Syukur-syukur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mau memberikan kelanjutan dari apa yang telah diberikan pemerintah pusat," ujarnya menjelaskan.
Sukemi menjelaskan, setidaknya akhir tahun ini akan diperoleh data mengenai struktur pembiayaan sekolah yang meliputi biaya operasional sekolah, buku, seragam, transportasi, dan lain-lain. Dengan data tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional dapat menentukan standar pembiayaan sekolah. "Paling tidak akhir tahun ini kita bisa tahu struktur pembiayaan pendidikan yang ideal untuk mencapai standar pelayanan minimum," ucap Sukemi.
Terhadap sekolah masih mematok biaya tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional masih sebatas mengimbau sekolah untuk tak menambah beban biaya kepada peserta didik. "Adalah ironis jika upaya untuk masuk ke sekolah-sekolah tersebut hanya karena gengsi orang tua atau masyarakat. Itu yang tidak kami inginkan," katanya.
Sukemi mengatakan, RSBI dan SBI hanya sebuah pilihan bagi orang tua dan peserta didik. Ada banyak sekolah-sekolah berstandar nasional lainnya yang dapat dipilih publik. "Kalau memang memilih RSBI berarti pilihannya adalah (membayar) lebih tinggi dibanding yang lain," katanya.
Berdasarkan rencana strategis Kemdiknas 2010 - 2014, sekolah dengan status RSBI akan dibatasi. Hingga 2014, di masing-masing kabupaten/kota hanya boleh ada satu SBI. "Kami tidak mendorong sekolah untuk berlomba-lomba ke arah sana. Justru kami akan mendorong sekolah-sekolah yang berstandar nasional," ujar Sukemi. (ratih)
sumber: http://www.kemdiknas.go.id/
